“Kami ke KPU mendaftarkan 333 juru kampanye. Mereka terdiri dari anggota DPR petahana, pimpinan harian DPP, seluruh menteri, dan seluruh kepala daerah, termasuk lima gubernur dan beberapa walikota, wakil walikota, bupati, dan wakil bupati,” ungkap Budi. Mereka dapat dipastikan akan mengambil cuti dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sekretaris Negara.
Menurut Budi Hermawan, pengajuan sebagian pejabat publik sebagai jurkam tidak akan mengganggu kinerja lembaga yang dipimpinnya. “Semua telah menyesuaikan dengan pimpinan atau wakil mereka, ritme kerja dan amanah-amanah penting tidak akan diabaikan oleh kader PKS yang menjadi pejabat publik,” ujar Budi yang juga Caleg PKS untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur III (Kabupaten Banyuwangi, Situbono dan Bondowoso) ini.
Sebagai pembukaan, Budi menyampaikan, PKS akan menggelar kampanye besar di Jakarta pada Minggu (16/3) di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, dengan menghadirkan lebih dari 150ribu massa.
Terkait dengan mekanisme pengajuan juru kampanye, Budi menyatakan setiap DPW PKS dapat mengajukan waktu kampanye kepada DPP PKS, sehingga DPP akan menyesuaikan jadwal dari juru kampanye tersebut, terutama juru kampanye yang sedang menjabat sebagai menteri atau gubernur. Termasuk di antara mereka Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan selama sepuluh hari dalam waktu yang berjauhan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)Tifatul Sembiring selama enam hari yang dibagi dua hari selama tiga pekan.
sumber :pks.or.id
0 komentar:
Posting Komentar