Catatan PKB dan PKS atas RUU Perdagangan

Jakarta - Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Perdagangan dan Perindustrian Airlangga Hartarto tersebut, kesembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangan singkatnya. "Pada dasarnya semua fraksi setuju. Jadi RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna besok," kata Airlangga Hartarto, Senin, 10 Februari 2014.

Dalam sidang yang molor dua jam dari jadwal semula yakni pukul 13.00 tersebut, Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan PPP menyatakan setuju atas draf yang sudah dibahas sejak 2010 ini. Sementara PKB dan PKS menyatakan setuju dengan beberapa catatan.

Catatan PKB menyangkut pasal 24 ayat 2 tentang perimbangan perdagangan antardaerah dan pasal 87 mengenai preferensi khusus berupa kemudahan untuk masuknya barang impor dari negara kurang berkembang. Sedangkan PKS menekankan perlunya ketegasan sikap pemerintah soal stabilisasi harga bahan pokok dan monopoli.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa sikap kedua fraksi tersebut masih dapat diterima. "Ini dinamika politik. Kami hormati itu dan akan dibahas dalam paripurna," ujarnya.

Rancangan Undang-Undang Perdagangan yang rencananya akan disahkan besok itu merupakan pengganti peraturan penyelenggaran perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda.

Melalui RUU ini, salah satu poin penting yang ingin ditekankan pemerintah adalah tata tertib penyelenggaraan perdagangan yang menyeimbangkan sektor hulu dan hilir. Selain itu, kedaulatan rakyat dapat dilindungi dengan dilibatkannya DPR dalam ratifikasi perjanjian kerja sama perdagangan internasional. Dengan begitu, setelah RUU ini disahkan menjadi UU, setiap perjanjian perdagangan internasional harus melalui konsultasi dengan DPR.

Sumber : tempo.co

2/12/2014