PKSBengkulu-Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sinyalemen pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) bahwa para petinggi mereka termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo disadap pihak tertentu bukanlah persoalan sederhana.
Menurut anggota DPR asal Fraksi PKS, Fahri Hamzah, di satu sisi memang ada problem pelik karena regulasi penyadapan di Indonesia belum ada sejak Mahkamah konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No. 11 tahun 2008 pasal 31 ayat 4.
Tapi, di sisi lain penyadapan ini makin sering didengar, yang dilakukan baik oleh pihak Indonesia maupun oleh pihak asing, baik yang dianggap legal maupun yang dicurigai ilegal.
Menurut Fahri, sangat disayangkan bahwa skandal penyadapan, diungkap oleh Edward Snowden dan Wikileaks, yang dilakukan NSA dan Australia terhadap para pemimpin Indonesia didiamkan saja dan berakhir tanpa cerita.
Padahal penyadapan itu sangat mungkin lebih luas dan sudah mengganggu kedaulatan dan keselamatan bangsa.
"Oleh sebab itu, sinyalemen pimpinan PDIP harus terbuka sebab jika memang ada bukti maka operasi saling sadap ini akan merusak suasana di tahun politik yang krusial ini," tegas Fahri di Jakarta, Jumat (21/2).
Fahri menyatakan hal itu perlu ditekankan sebab jangan sampai PDIP melakukan itu hanya untuk mencari simpati seolah PDIP teraniaya sendiri.
PDIP harus mengungkap siapakah yang menyadap, dari mana sumber berita itu, dan PDIP juga harus mengambil sikap yang nyata.
"Sebab menyadap tanpa ijin pengadilan hanya boleh dilakukan Presiden untuk kepentingan keselamatan nasional sesuai UU yang berlaku," kata dia.
Jika PDIP mau, lanjutnya, PKS siap bekerjasama untuk membentuk hak angket DPR dalam menginvestigasi kegiatan penyadapan illegal di Indonesia yang mulai marak.
"Ini demi kepentingan umum dan keselamatan bangsa kita," ujar Fahri Hamzah.(pkspiyungan.org)
0 komentar:
Posting Komentar