PKSBengkulu-Gubernur Irwan Prayitno membantah pernyataan mantan Walikota Fauzi Bahar, yang menuding dirinya dalang aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Grup. Tuding itu dilontarkan Fauzi, ketika aksi demo di rumah dinas walikota, tidak hanya membantah jajaran pemerintah provinsi juga meminta Fauzi Bahar untuk segera minta maaf.
Bantahan dan imbau permintaan maaf tersebut tidak disampaikan langsung gubernur, namun disampaikan Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar bersama jajaran pejabat pemprov lain dalam jumpa persnya Selasa (18/2).
“Apa yang dikatakan Fauzi Bahar itu tidak benar. Selaku kepala daerah Pak Gubernur tidak pernah mensponsori demo tersebut,” kata Ali.
Pemprov sebut Ali, sama sekali tidak memfasilitasi pengunjuk rasa tersebut.
Pihaknya juga tidak bisa menolak pengunjuk rasa yang datang ke kantor gubernur, karena unjuk rasa itu sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
Kantor gubernur hanya sebagai salah satu tempat tujuan pada pendemo.
Untuk tenda, yang digunakan para pendemo dalam aksinya, Senin (17/2) bukan disediakan pemprov, namun tenda tersebut digunakan sebelumnya untuk upaca bulanan. Kemudian dipakai para pendemo.
Ketika disinggung soal kader PKS yang terlibat dalam aksi demo tersebut, Ali, malah balik mempertanyakan apakah kelompok pendemo itu mengatasnamakan PKS atau tidak.
“Yang jelas demo kemarin menolak kristenisasi di Sumbar. Peserta demo berasal dari kelompok penolak Lippo Group. Mereka terdiri dari berbagai macam ormas Islam bukan parpol. Jadi jika memang ada kader PKS yang ikut serta itu hanya bersifat pribadi,” jelas Ali.
Saat ditanya, apa tudingan Fauzi Bahar yang disampaikan di hadapan orang ramai, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, menurut Ali diserahkan kepada pribadi Irwan Paryitno. Karena hal ini juga menyangkut Irwan sebagai gubernur dan sebagai orang PKS.
Pernyataan Ali, disambung Asisten I Setdaprov Devi Kurnia, yang meminta mantan orang nomor satu di Padang itu minta maaf pada gubernur.
“Kami minta Fauzi Bahar menyadari kekhilafannya dan minta maaf pada Pak Gubernur,” ujar Devi.
Devi Kurnia pun menambahkan, adanya tudingan kantor gubernur dijadikan kantor partai oleh gubernur sama sekali tidak benar. Dirinya menjamin kantor gubernur tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan partai oleh gubernur.
Jumpa pers itu dihadiri juga Asisten III Sudirman Gani, Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda, Kabiro Hukum Enifita Djinis, Kepala Biro Pemerintahan Syafrizal, dan Kepala Biro Humas Irwan.
Para pejabat pemprov itu berpendapat ucapan yang terlontar dari mulut Fauzi Bahar ini merupakan sikap emosional di akhir masa jabatannya.
Diberitakan sebelumnya, Fauzi Bahar menyebut aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Group, Senin (17/2) disponsori oleh gubernur Sumbar. Ia berani menyatakan begitu, karena melihat indikasi dari kendaraan yang dibawa pendemo berlogo PKS. Selain itu, titik kumpul aksi itu juga di Gubernuran.
Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai daerah awalnya berunjuk rasa di kantor gubernur dan melanjutkan ke rumah dinas Walikota Padang di Jalan A. Yani.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut barikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara acara perpisahan yang diisi dengan penampilan-penampilan majelis taklim dan lantunan ayat Alquran tetap berjalan. Pengunjuk rasa menuntut Fauzi Bahar di akhir masa jabatannya untuk mencabut izin pembangunan Super Block Lippo di Padang.
Menurut mereka investasi dari perusahaan Lippo Group tersebut bermuatan misi pemurtadan dan dikhawatirkan akan merusak tata nilai masyarakat Minangkabau.
Massa pengunjuk rasa tidak berhasil melewati barisan barikade ratusan personel keamanan. Mereka hanya menyampaikan orasi di persimpangan lampu merah Ahmad Yani. Kemudian membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB kembali lagi ke kantor gubernur. (hariansinggalang.co.id)
0 komentar:
Posting Komentar