Pembebasan bersyarat yang diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada Schapelle Leigh Corby seolah menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tebang pilih. Pasalnya perlakuan demikian tidak berlaku bagi terpidana WNI.
"Apakah akan semudah Corby orang lain dan warga negara biasa mendapatkan perlakuan yang sama?" tanya anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, kepada Okezone di Jakarta, Senin (10/2/2014).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan mengibaratkan pemberian kebebasan bersyarat bagi Corby seperti kasus bailout Bank Century. "Ini mirip pemberian bailout kepada Bank Century dan membiarkan bank lainnya mati," sambungnya.
Fahri menambahkan, tidak mudah untuk tidak mencurigai bahwa ini bukan sekadar prosedur tetapi ada kebijakan yang istimewa kepada seseorang. Menurutnya, keputusan ini melanggar Undang-undang dan UUD 45 pasal 27 yang mengatur soal kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.
"Menkum HAM harus menjelaskan seluruh pertanyaan publik secara tertulis dan harus konsisten dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu," tegas Fahri.
(sus-m.okezone.com)
0 komentar:
Posting Komentar