 |
| Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail /TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA |
PKSBengkulu-Wali Kota Depok Nur
Mahmudi Ismail mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi,
yang dianggapnya kerap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar
wewenang.
Hal tersebut disampaikan Nur seusai menjalani pertemuan tertutup
bersama Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie di kediamannya,
Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Nur mengatakan, dirinya banyak berkonsultasi mengenai berbagai hal
dari Habibie, salah satunya mengenai pembangunan di Kota Depok.
Pembangunan di Depok saat ini, menurutnya, sudah semakin meningkat.
Pemerintahannya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir
dengan gerakan menanam pohon dan membuat bank sampah di permukiman
warga. Berbagai jalan yang rusak karena banjir juga langsung diperbaiki.
Namun, terkait perbaikan jalan itu, Nur mengaku memiliki satu kendala, yakni perbaikan jalan di bawah fly over di
Universitas Indonesia. Menurut Nur, wilayah tersebut masih termasuk ke
dalam wilayah DKI Jakarta dan merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
"Kalau di dalam Depok, ya pasti akan kita perbaiki. Tapi kalau di luar Depok, kita bisa apa?" kata dia.
Ketika disinggung mengenai Jokowi, Nur melontarkan kritiknya soal
sikap Jokowi yang beberapa kali melakukan pekerjaan dalam wewenang
pemerintah pusat. Menurutnya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang di luar
wewenang adalah sesuatu yang salah.
"Kan sudah ada aturannya itu wewenang siapa, sudah ada bagiannya.
Kalau aturannya kan pekerjaan itu harus sesuai wewenang, ya salah kalau
melakukan itu," kata Nur.
Kendati demikian, Nur mengaku belum pernah mendengar bahwa Jokowi
pernah melakukan penyerobotan wewenang seperti itu. Dia mengaku baru
mengetahuinya ketika ditanya oleh wartawan saat itu.
"Tapi, apa memang benar Pak Jokowi seperti itu? Saya juga tidak tahu selama ini," kata Nur.
Belum lama ini Jokowi berinisiatif memperbaiki tanggul maupun jalan
yang rusak akibat banjir, meskipun pengelolaan konstruksi tersebut
menjadi wewenang pemerintah pusat. Salah satu jalan nasional yang
diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI itu adalah Jalan TB Simatupang
yang rusak akibat banjir dua pekan lalu.
"Ini sebenarnya (di bawah wewenangnya) Kementerian PU, tapi kita ini ingin masalahnya cepat selesai," kata Jokowi saat itu.
Tindakan Jokowi itu mendapatkan respons dari Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kirmanto. Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya fokus menangani
pekerjaan yang menjadi wewenangnya, bukan mengambil alih wewenang di
atasnya.
"Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko.(Tribunnews.com-Jakarta)
0 komentar:
Posting Komentar