F-PKS DPR: Masih Ada Kementerian Habiskan Anggaran di Akhir Tahun

PKSBengkulu-Hingga Agustus 2014, serapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) bidang infrastruktur masih sangat rendah, bahkan di bawah 20 persen. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi V DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu di Kompleks Gedung MPR dan DPR, Rabu (3/9). Menurut Yudi, salah satu kementerian yang memiliki kinerja penyerapan anggaran terburuk adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

“Dari laporan empat kementerian dan empat lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi, hanya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) yang penyerapannya sudah lebih dari 50 persen dari pagu anggaran mereka. Sisanya, masih sangat rendah. Bahkan serapan anggaran di KPDT hanya 11 persen. Padahal, ini sudah akhir kuartal ketiga tahun anggaran,” kata Yudi.

Rendahnya penyerapan ini, kata Yudi, akan berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dan bisa berakibat pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan K/L kepada Komisi V DPR RI, realisasi serapan anggaran di Kementerian PU sudah 45 persen, Kemenpera mencapai 50 persen, Basarnas mencapai 53 persen, BMKG mencapai 39 persen, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) sebesar 25 persen. Sementara capaian serapan anggaran terendah, yaitu KPDT sebesar 11 persen, Kemenhub sebesar 19 persen, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar 20 persen.

Rendahnya serapan anggaran di K/L, khususnya KPDT menunjukan buruknya kinerja dan perencanaan yang tidak cermat di K/L masing-masing. Ketika merancang anggaran untuk suatu proyek atau kegiatan, kata Yudi, semestinya semua hal sudah diperhitungkan, termasuk time table-nya.

“Aneh jika anggaran yang sudah direncanakan lama, tiba-tiba molor atau bahkan macet di tengah jalan. Dan, sudah menjadi kebiasan Pemerintah kemudian menghabiskan sisa anggaran itu menjelang akhir tahun (anggaran). Semua sibuk menggelar kegiatan di akhir tahun mulai lokakarya atau seminar dan kegiatan lain yang mungkin tidak terlalu penting. Cara penggunaan anggaran yang "asal habis" selalu berulang setiap tahun,” kata Yudi.

Untuk itu, Komisi V DPR RI merekomendasikan kepada mitra kerjanya untuk menggenjot kinerjanya agar pagu anggaran yang sudah ditetapkan bisa terserap optimal dan tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan mitra kerja membahas Rancangan APBN 2015, beberapa K/L mengungkapkan penyebab keterlambatan penyerapan anggaran salah satunya disebabkan karena masalah pembebasan lahan dan adanya penyesuaian desain dengan kondisi di lapangan. Yudi melihat, hal ini menunjukan ketidakcermatan dalam perencanaan.(da/pks.or.id)

9/04/2014