Menurut Fahri, yang juga wakil sekjen PKS ini, keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Dengan adanya pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar-benar terasa,” kata Fahri saat menjadi pembicara di acara PR Summit PKS, di Gedung Gubernuran Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (10/10) malam.
Sementara, menyikapi isu yang beberapa waktu ini terus berkembang seputar keberlanjutan KMP kedepan, Fahri menyatakan bahwa KMP akan terus solid, karena koalisi yang dibangun dengan beberapa partai tersebut merupakan koalisi ideologis atas dasar kesepahaman membangun Indonesia.
“Kita setiap pekan berkumpul, sebelumnya koalisi ini kita sepakati diawal, lalu kita berdiskusi terkait perkembangan peristiwa terkini dan rencana yang akan dilakukan, sangat dinamis, sehingga ini menjadi kunci kesolidan KMP, termasuk saat peristiwa terbaru penentuan pimpinan MPR kemarin,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu.
Lebih lanjut, dengan adanya fungsi keseimbangan di parlemen terhadap eksekutif, Fahri meminta agar Presiden Jokowi, dan beberapa kalangan, untuk tidak perlu menakuti keberadaan fungsi check and balance yang sempurna dalam demokrasi Indonesia.
“Pak Jokowi fokus saja mengurusi negara dengan ide briliannya, kita akan bantu kok jika apa yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, namun jika ada yang menyimpang, kami juga akan mengoreksi,” pungkasnya. (da/pksjateng)
0 komentar:
Posting Komentar