PKS | Pangkas Tunjangan Pejabat untuk Angkat Tenaga Honorer (K2)

PKSBengkulu-Jakarta (8/4) - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan agenda penyampaian progress report kebijakan penyelesaian tenaga honorer (K2). Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini, dalam kesempatan itu menyatakan dukungannya atas pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, para honorer ini adalah putra putri bangsa yang mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, sangat layak diberikan penghargaan dengan cara menyelesaikan secara serius pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa kecuali.

Jazuli melihat keberatan dari pemerintah antara lain menyangkut soal anggaran. "Jika itu masalahnya, kita perlu mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas dalam Rapat Gabungan dan ambil keputusan politik untuk alokasikan anggaran guna mengangkat honorer seluruh Indonesia, khususnya honorer K2," kata Jazuli.

Politisi asal Banten ini menyayangkan jika masalah pengangkatan tenaga honorer ini terus berlarut. "Ironis rasanya untuk mengangkat mereka tidak selesai dan berlarut sampai sekarang, sampai mereka harus demo berulang kali," ujar Jazuli.

Ketua Fraksi PKS ini membandingkan dengan kebijakan uang muka mobil dinas untuk pejabat negara, mobil dinas menteri, tunjangan pejabat eselon pemerintahan, atau bahkan penyertaan modal untuk BUMN yang jumlahnya triliunan.

"Mengapa untuk itu semua negara bisa lakukan, meski juga diprotes sana-sini, sementara untuk mereka yang mengabdi sekian tahun hingga puluhan tahun kita tidak bisa selesaikan. Rasanya tidak elok dan ironis jika pejabat negara, menteri, pejabat eselon terima itu semua, BUMN disuntik modal triliunan rupiah, jika untuk selesaikan honorer berlarut-larut," tutur Jazuli.

Lebih lanjut Jazuli meminta Pemerintah melakukan penghematan secara besar-besaran agar permasalahan honorer segera teratasi. "Jika perlu saya dorong dana-dana tunjangan dan lain-lain itu dipangkas saja, dan gunakan dananya untuk menyelesaikan masalah honorer ini secara tuntas," tegas Jazuli.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PKS ini juga menyindir para menteri yang merasa nyaman menggunakan fasilitas negara, sementara PNS yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak mendapat kepastian yang jelas.

"Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ini," tutupnya disambut aplause dari para tenaga honorer yang memantau jalannya rapat dari balkon.(da/pks.or.id)
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

4/09/2015