suaramerdeka.com - Anggaran jajanan rapat anggota DPR tahun 2012 senilai Rp 12 miliar, dinilai Fraksi PKS terlalu besar. "Total keseluruhan anggaran di Setjen untuk konsumsi jajanan rapat sekitar Rp 12 miliar, Rp 4 miliar untuk kegiatan fraksi, itu tergantung dengan jumlah anggota fraksinya," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, Kamis (16/2).
Menurut Hakim, anggaran tersebut terlalu besar, mengingat anggota DPR harusnya bertugas menyalurkan aspirasi rakyat dan bukan malah menikmati jajanan yang disediakan dalam rapat.
"Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makanan dan jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah-masalah kebangsaan yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang," kata Hakim.
Hakim mengatakan, makanan selama konsinyering atau rapat di luar kota dan rapat-rapat lain yang tidak diselenggarakan di Gedung DPR belum masuk anggaran Rp 12 miliar itu. "Untuk perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta/tahun untuk makan besar dan snack," kata Hakim.
Hakim menuturkan, jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat juga terlalu banyak sehingga terkesan mubazir jika tidak sampai habis. Karena itu, anggaran perjamuan di Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program atau kegiatan lain yang lebih prioritas.
"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis penganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf. Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12 miliar per tahun itu terlalu besar," tandasnya.
Menurut Hakim, anggaran tersebut terlalu besar, mengingat anggota DPR harusnya bertugas menyalurkan aspirasi rakyat dan bukan malah menikmati jajanan yang disediakan dalam rapat.
"Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makanan dan jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah-masalah kebangsaan yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang," kata Hakim.
Hakim mengatakan, makanan selama konsinyering atau rapat di luar kota dan rapat-rapat lain yang tidak diselenggarakan di Gedung DPR belum masuk anggaran Rp 12 miliar itu. "Untuk perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta/tahun untuk makan besar dan snack," kata Hakim.
Hakim menuturkan, jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat juga terlalu banyak sehingga terkesan mubazir jika tidak sampai habis. Karena itu, anggaran perjamuan di Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program atau kegiatan lain yang lebih prioritas.
"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis penganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf. Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12 miliar per tahun itu terlalu besar," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar