PKS Tegas Tolak Raperda Pinjaman Daerah Kota Bengkulu

Bacakan Tanggapan Fraksi PKS. Rena Anggreani, SP, juru bicara Fraksi PKS membacakan tanggapan Fraski saat rapat pleno DPRD Kota Bengkulu membahas Raperda Pnjaman Daerah pada Senin (26/12) lalu.

PKSBengkulu- Kota Bengkulu, (27/12/2016). Pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pinjaman daerah telah usai dilakukan oleh Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu pada Senin (26/12) lalu. Rencana pinjaman yang diajukan oleh Walikota Helmi Hasan, SE tersebut berakhir dengan penolkan dari pihak dewan.

Fraksi PKS-pun dengan tegas menolak rencana pinjaman senilai 250 miliar tersebut. Melalui juru bicaranya, Rena Anggreani, SP, Fraksi PKS Kota Bengkulu menyampaikan point-point penting penolakan rencana tersebut. Diantara point penting penolakan PKS yakni pihaknya menilai Pemerintah Kota Bengkulu belum pantas melakukan pinjaman jangka panjang yang akan membebani APBD untuk pengembalianya.

Selain itu, Renap menjelaskan rencana pinjaman daerah tersebutpun diajukan oleh Walikota pada waktu yang kurang tepat yakni saat mendekati masa sidang paripurna pembahasan RAPBD 2017, semestinya pembahasan tersebut melalui wacana terlebih dahulu agar ada kajian yang cukup panjang dari eksekutif dan legislatif dan pihak-pihak lain terkait urgensi pinjaman tersebut.

Dihadapan sidang paripurna, Rena membacakan nota dari Fraksi PKS atas point-point penolakanya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Fraksi PKS menolak menindaklanjuti pembahasan Perda tersebut.

"Secara tertulis dan dikemukakan di depan sidang, kami telah sampaikan bahwa Fraksi PKS dengan jubirnya saya sendiri, menolak untuk melanjutkan pembahasan Perda tersebut," ungkap Rena saat ditemui di sela-sela istirahat setelah paripurna.

Dari 9 Fraksi yang ada di DPRD Kota Bengkulu, 7 Fraksi yakni Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, dan Fraksi Kebangkitan Bintang Perjuangan dengan tegas menolak, dan 1 fraksi yakni fraksi PAN menyatakan mendukung, sedangkan 1 Fraksi yakn PPP abstain.(nst/bs)

12/27/2016