 |
| HP saat ini masih digunakan. (ist) |
dakwatuna.com – Habieb Nabiel Al-Musawa yang merupakan Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS, menegaskan bahwa fitnah suap terhadap anggota DPR fraksi PKS merupakan skenario besar yang dirancang untuk mendeskreditkan PKS.
Dia menyatakan bersama teman-teman se-fraksi PKS di komisi pertanian sudah menolak keras tambahan kuota impor daging untuk tahun 2013, hal tersebut juga saya tegaskan saat raker dengan Kementerian Pertanian. Ia bahkan meminta surat ancaman dari importir ke Dirjen Peternakan dilaporkan ke Kepolisian.
Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono pun juga sudah mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging tahun 2013. Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa untuk tidak lagi impor.
Legislator asal dapil kalsel ini menengarai penangkapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) di kantor DPP PKS merupakan konspirasi yang memiliki banyak kejanggalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan asing dari negara-negara pengekspor daging yang merasa dirugikan dengan kebijakan impor tersebut. Skenario dirancang untuk menekan dan memperburuk citra PKS dimata publik. Diduga karena PKS lantang menentang impor daging.
“Bisa jadi memang kader-kader PKS dijadikan target, karena selama ini tidak ada satupun kadernya yang terjerat kasus korupsi. Bukan tanpa alasan saya mengatakan hal tersebut, karena handpone staf ahli saya akh Dhito yang membidangi ekonomi dan anggaran, beberapa waktu lalu disadap oleh orang tak dikenal” ujar Habib Nabiel.
Ia juga mengindikasikan bisa saja kasus ini ditunggangi oleh konspirasi kepentingan politik jelang pemilu. “Diungkap saja dua alat bukti dimaksud, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Kok sepertinya PKS jadi target nih,” tuturnya.
KPK harus cepat menuntaskan kasus ini agar masyarakat bisa melihat secara terang-benderang. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut padahal belum jelas apakah LHI bersalah atau tidak, tapi PKS sudah diadili oleh opini publik yang terbentuk. Seperti kasus Misbhakun yang akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung setelah menjalani masa tahanan dua tahun”, tutup Habib Nabiel. (ist)
0 komentar:
Posting Komentar