Menurut Mardani ada dua opsi yang mengerucut terkait kenaikkan harga BBM, menolak sama sekali dengan alasan pemerintah sama sekali belum menjalankan prasyarat yang diminta DPR. Yang kedua menyetujui kenaikkan BBM dengan sejumlah syarat tertentu.
“Kedua opsi ini cukup kuat dan sama-sama untuk kepentingan rakyat. Jika saja pemerintah mau melakukan penghematan dan menghilangkan pemborosan yang tidak penting diberbagai sektor, harga BBM tidak perlu naik,” ujarnya.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, kalaupun hasil Rakornas PKS akhirnya menyetujui kenaikkan harga BBM, pastinya ada sejumlah persayaratan yang kami ajukan ke pemerintah. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah serius dan menunjukkan omitmennya untuk menata dan memperbaiki sarana dan sistem transportasi umum yang saat ini masih jauh dari ideal.
Pemerintah sampai saat ini belum juga menepati janjinya untuk menyusun road map (peta jalan) sistem transportasi nasional yang aman, nyaman, dan manusiawi. Akibatnya rakyat jadi enggan menggunakan transportasi umum karena jauh dari aman dan nyaman. Akibat lebih jauh, kemacetan parah mendera masyarakat setiap hari sehingga terjadi pemborosan luar biasa yang merugikan perekonomian nasional.
“Kondisi angkutan umum baik darat, laut, maupun kereta api masih sangat memprihatinkan bahkan tidak aman. Kami menuntut janji dan komitmen pemerintah untuk membenahi transportasi umum sebelum BBM dinaikkan,” tegas Mardani.
Pemerintah jangan lari dari tanggung jawab dengan membelokkan isu sosal kenaikkan BBM ini ke persoalan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) juga bukan solusi yang mendidik. Sementara persoalan utama kita sehari-hari seperti persoalan kemacetan, kondisi transportasi umum yang memprihatinkan, biaya kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, itu semua yidak tersentuh.
Sudah lama pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur bahan bakar gas (BBG), agar rakyat tidak tergantung pada BBM (fossil fuel). Tapi nyatanya hingga tenggat waktu soal opsi BBM mau ditentukan, infrastruktur itu belum siap.
“Ini menunjukkan pemerintah kita ini memang malas untuk memikirkan solusi yang menguntungkan rakyatnya. Maunya melakukan hal-hal yang instan saja,” tutur Mardani.
Sumber: http://pks.or.id/content/rakornas-pks-bahas-sikap-resmi-soal-bbm
0 komentar:
Posting Komentar